NAMA : GINA FIRDIANI
HARITS
LUKMAN PRATAMA
HENDAH LAHYUNITA
M. RAMADHAN SAPUTRA
LATIHAN SOAL ANTI MONOPOLI
1.
Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pengertian tersebut terdapat
dalam …
a. Pasal
1 ayat (1) UU No 5 tahun 1999
b. Pasal
1 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999
c. Pasal
2 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999
d. Pasal
2 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999
2.
Menurut Munir Fuady dibawah ini adalah
alasan mengapa monopoli dilarang, kecuali …
a. Pemborosan
b. Penghematan
c. Excess
Profit
d. Eksploitasi
3.
Kegiatan yang dilarang oleh UU No 5
Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah, kecuali …
a. Kegiatan
Monopoli
b. Kegiatan
Monopsoni
c. Kegiatan
Oligopoli
d. Penguasaan
Pasar
4.
Dalam UU No 5 Tahun 1999 dirumuskan
beberapa kriteria kegiatan monopoli, diantaranya adalah …
a. Pelaku
usaha dilarang melakukan, menguasai penerimaan pasokan
b. Pelaku
usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan
c. Pelaku
usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri maupun bersama
d. Pelaku
usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan
jasa
5.
Tujuan dari hukum anti monopoli adalah…
a. Menjaga
timbulnya suatu kompetisi pasar
b. Menciptakan
kesejahteraan pelaku pasar
c. Mendorong
praktik monopoli
d. Mendorong
terjadinya persaingan tidak sehat
6.
Pasal 22 UU Nomor 5/1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisi tentang …
a. Anti
Monopoli
b. Larangan
Persekongkolan
c. Tender
d. Persaingan
Usaha
7.
Kegiatan yang dilakukan para pelaku
usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan memenangkan
tender adalah pengertian dari …
a. Persekongkolan
b. Tender
c. Persekongkolan
Tender
d. Pengawasan
Tender
8.
Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usah tidak sehat. Pernyataan tersebut
terdapat dalam …
a. Pasal
19 UU Nomor 5 Tahun 1999
b. Pasal
20 UU Nomor 5 Tahun 1999
c. Pasal
21 UU Nomor 5 Tahun 1999
d. Pasal
22 UU Nomor 5 Tahun 1999
9.
Tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa
meruapakan pengertian …
a. Tender
b. Persekongkolan
c. Persekongkolan
Tender
d. Pengawasan
Tender
10. Agar tercipta persaingan usaha yang
sehat, pelaksanaan tender atau pengadaan barang atau jasa harus menerapkan
prinsip-prinsip berikut, kecuali …
a. Efisien
dan Efektif
b. Tertutup
dan Diskriminatif
c. Terbuka
dan Bersaing
d. Transparan
dan Akuntabel
11. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun
1999 monopoli adalah ....
a.
suatu bentuk penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu
pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha.
b.
suatu usaha pemusatan kekuatan oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
c.
keadaan pasar yang tidak seimbang,
yang dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang
pembeli
d.
situasi pengadaan barang dagangan
tertentu (lokal atau nasional) sekurang kurangnya sepertiga dikuasai oleh
satu orang atau satu kelompok, sehingga
harganya dapat dikendalikan.
12. Manakah yang tidak termasuk
perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 adalah …...
a.
Oligopoli
b.
Penetapan harga
c.
Pembagian wilayah
d.
Negosiasi
13. Pengertian perlindungan konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut merupakan pengertian
berdasarkan…..
a.
Undang-Undang No 8 tahun 1999, pasal
1 butir 1
b.
Undang-undang dasar 1945 pasal 5
ayat 1
c.
Peraturan Pemerintah No 58 tahun
2001
d.
Undang-undang No 5 tahun 1999
14. Pasal 4-7 UU PK yang mengatur
mengenai hak dan kewajiban konsumen
serta pelaku usaha yang mengharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh
haknya dan bisa menunaikan kewajibannya secara seimbang merupakan asas…..
a.
Asas keseimbangan
b.
Asas kepastian hukum
c.
Asas keadilan
d.
Asas pertahanan dan keamanan
15. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh
suatu perseroan atau badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan suatu perseroan atau badan usaha baru yang merupakan perjanjian yang
dilarang dalam bentuk….
a.
Penggabungan
b.
peleburan
c.
Pengambil alihan
d.
Pelepasan
16. Salah satu alternative penyelesaian
sengketa bisnis dengan putusan biasa disebut dengan….
a.
System Concilition
b.
System Arbitration
c.
System Adjudication
d.
System Minitrial
17. Untuk
menjamin terjadinya persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen
diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, diantaranya adalah:
a.
Larangan Legall of Reason
b.
Larangan Rule of Reason
c.
Larangan Time of Reason
d.
Larangan Law of Reason
18. Telah
terjadi perjanjian antara 7 pelaku usaha di bidang pelayaran untuk mengatur
tariff dan kuota yang melayani jalur Surabaya-Makasar-Surabaya dan jalur
Makasar-Jakarta-Makasar. Dalam putusannya KPPU memerintahkan untuk membatalkan
kesepakatan tariff dan kuota dan mengumumkan pembatalannya pada surat kabar
harian berskala nasional. Contoh kasus diatas merupakan bentuk larangan yang
bersifat:
a.
Larangan Law of Reason
b.
Larangan Legall Of Reason
c.
Larangan Rule of Reason
d.
Larangan
Per Se Illegal
19. Fungsi KPPU dalam mengawasi
pelaksanaan Undang-undangtentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat di Indonesia adalah, kecuali:
a.
menyusun
peraturan pelaksanaan
b.
memberi
putusan mengikat
c.
menjatuhkan
sanksi terhadap para pelanggarnya
d.
memberikan
perlindungan hukum
20. Tujuan
utama dari penerapan undang-undang anti monopoli akan tercapai manakala
terdapat kebebasan masyarakat dalam memilih produk-produk yang hendak
dikonsumsinya. Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan
pilihan masyarakat dilihat dalam keunggulan, diantaranya kecuali:
a.
harga
(price)
b.
ketepatan
penyerahan (delivery)
c.
layanan
(service)
d.
jumlah
(quantity)
e.
21. Undang
– undang nomor berapakah mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat?
a. UUD
No. 3 Tahun 1998
b. UUD
No. 5 Tahun 1999
c. UUD
No. 5 Tahun 1998
d. UUD
No. 3 Tahun 1999
22. Apakah kepanjangan dari KPPU?
a. Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha
b. Komisi
Penilaian Persaingan Usaha
c. Komisi
Pemilihan Persaingan Usaha
d. Komisi
Pengontrolan Persaingan Usaha
23. KPPU yang sekarang ini dibentuk
berdasarkan?
a.
Keputusan DPR No. 75 Tahun 1995
b.
Keputusan Menteri No. 75 Tahun 1999
c.
Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 75 Tahun 1999
d.
Keputusan Wakil Presiden Republik
Indonesia No. 75 Tahun 1998
24. KPPU melaporkan hasil kerjanya kepada?
a. DPR
dan MPR
b. DPD
dan DPR
c. Presiden
dan Menteri
d. DPR
dan Presiden
25. Kewenangan KPPU diatur di dalam?
a. Pasal
35 UU No. 5
b. Pasal
34 UU No. 5
c. Pasal
36 UU No. 5
d. Pasal
37 UU No. 5
26. Sebutkan dua karakteristik barang publik
murni?
a.
Nonrival dan Excludable
b.
Nonrival dan Nonexcludable
c.
Rival dan Excludable
d.
Rival dan Nonexcludable
27. Dibawah ini yang termasuk barang
campuran (mixed goods) adalah?
a. Sebagian
barang atau pelayanan sektor pendidikan
b. Sebagian
barang atau pelayanan sektor ekonomi
c. Sebagian
barang atau pelayanan sektor umum
d. Sebagian
barang atau pelayanan sektor kesehatan
28. Sebutkan sifat barang swasta (private
goods)?
a. Rival
dan Exhaustible
b. Nonrival
dan Nonexhaustible
c. Rival
dan Nonrival
d. Exhaustible
dan Nonexhaustible
29. Campur tangan pemerintah dapat
dibenarkan dalam penyediaan barang publik yaitu?
a. Informasi
dan Distribusi
b. Noninformasi
dan Distribusi
c. Informasi
dan Redistribusi
d. Noninformasi
dan Redistribusi
30. Dalam ekonomi campuran pemerintah
memberikan perannya dalam bentuk?
a. Bantuan
Langsung Tunai
b. Bantuan
Rakyat Miskin
c. Askes
31. Dalam Undang – Undang nomor berapa
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . . .
a. Undang
– Undang Nomor 5 Tahun 1999
b. Undang
– Undang Nomor 5 Tahun 1960
c. Undang
– Undang Nomor 3 Tahun 1998
d. Undang
– Undang Nomor 3 Tahun 1945
32. Apa yang di maksud dengan monopoly by
law…
a. Suatau
kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan ( supply) atau barang
atau jasa.
b. Monopoli
yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan
atau untuk tetap memepertahankannya.
c. Pemberian
kekuasaan terhadap sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah praktik monopoli
d. Bentuk
monopoli yang terjadi apabila sebuah perusahaan atau pelaku usaha diberikan hak
monopoli oleh Negara berdasarkan amanah undang – undang, sekalipun perusahaan
tersebut tidak efisien atau tidak memiliki kemampuan yang cukup baik.
33. Menghendaki adanya monopoli Negara untuk
menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta
cabang – cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara tegas
diatur dalam pasal . . .
a. Pasal
7 UUD 1945
b. Pasal
8 ayat 2
c. Pasal
33 UUD 1945
d. Pasal
30 UUD 1945
34. Salah satu unsur yang wajib dipenuhi
dalam pelaksanaan monopoli sesuai dengan Pasal 50 (a) UU No.5 Tahun 1999 . . .
a. Melakukan
perbuatan penguasaan atas suatu produk
b. Bertujuan
melaksanakan peraturan tertentu
c. Barang
dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya
d. Melakukan
perbuatan atas pemasaran suatu produk
35. Salah satu alasan mengapa UU Anti
monopoli sulit untuk disetujui oleh Orde Baru pada masa itu . . .
a. Pelaku
usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli tidak sehat
b. Tindakan
tersebut merugikan kepentingan umum
c. Terjadinya
penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atu jasa tertentu
d. Pemberian
fasilitas monopoli tersebut merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kesediaan
investor dalam nenamkan modalnya di sector tersebut
36. Apa kewewenangan KPPU sebagai badan yang
Independen dan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun
1999, kecuali . .
a. Pemeriksaan
b. In
kracht
c. Penuntutan
d. Konsultasi
37. Undang – Undang Keputusan presiden
(keppres) No berapa tentang komisi Pengawas Persaingan Usaha . . .
a. Undang
– Undang No 37 Tahun 2004
b. Undang
– Undang No 31 Tahun 2004
c. Undang
– Undang No 75 Tahun 1999
d. Undang
– Undang No 78 Tahun 1945
38. Sudah menjadi tugas siapa untuk
melakukan penyelidikan apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari
laporan dugaan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 . . .
a. Majelis
komisi
b. KPPU
c. Presiden
dan Wakil Presiden
d. MPR
39. Pada pasal berapa menentukan bahwa hukum
acara perdata yang diterapkan terhadap pengadilan negeri . . .
a. Pasal
9 Perma Nomor 1 Tahun 2012
b. Pasal
10 Perma Nomor 1 Tahun 2003
c. Pasal
5 Perma Nomor 1 Tahun 2002
d. Pasal
8 Perma Nomor 1 Tahun 2003
40. Pada tanggal berapa rapat komisi dilakukan . .
.
a. 15
juni 2009
b. 15
febuari 2009
c. 15
september 2009
d. 15
oktober 2009
JAWABAN
:
1. A 11. A 21.
B 41. A
2. B 12. A 22.
A 42. D
3. C 13. A 23.
C 43. C
4. D 14. A 24.
D 44. B
5. A 15. C 25.
C 45. D
6. B 16. B 26.
B 46. B
7. C 17. B 27.
D 47. C
8. D 18. D 28.
A 48. A
9. A 19. D 29.
C 49. D
10. B 20. D 30. D 40.
C
